PAK JOKOWI BAWA OLEH - OLEH SETELAH KUNJUNGAN KE LIMA NEGARA...
Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke lima negara.
Presiden Jokowi memulai perjalanannya pada 23 Januari 2018. Perjalanannya
dimulai dari Sri Lanka.
Perjalanan itu mengawali serangkaian
kunjungan kenegaraan Jokowi ke lima negara, yakni Sri Lanka, Bangladesh, India,
Pakistan dan Afghanistan.
Pantauan Okezone,
beberapa kesepakatan kerjasama di bidang ekonomi dicapai Jokowi dalam kunjungan
tersebut. Mulai dari sektor maritim hingga perdagangan. Berikut adalah beberapa
kesepakatan yang dicapai Jokowi dari kunjungan kerjanya di beberapa negara:
1.
Jokowi Akan Jual 60 Gerbong Kereta ke Sri Lanka
Presiden Jokowi menegaskan Indonesia ingin
berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Sri Lanka.
“BUMN Indonesia telah melakukan kontak
termasuk untuk pembangunan jalan layang, yang menghubungkan jembatan New Kelani
Bridge – Rajagiriya,” ujar Jokowi dalam keterangan tertulisnya di Sri Lanka.
PM Wickremesinghe menyambut baik keinginan
Indonesia turut berparitipasi dalam pembangunan infrastruktur di Sri Lanka.
Terlebih lagi anggaran negara Sri Lanka sangat terbatas.
Selain itu, Presiden Jokowi ingin kerja
sama pengadaan kereta dapat segera ditindaklanjuti. Kemarin, lanjut Jokowi,
Menteri Perhubungan dan Civil Aviation Sri Lanka menyatakan untuk tahap pertama
Sri Lanka akan membeli 60 gerbong.
2.
Jokowi Ingin Indonesia Bangun Infrastruktur di Sri Lanka
Presiden Joko Widodo menegaskan keinginan
Indonesia untuk berpartisipasi membangun infrastruktur di Sri Lanka. Keinginan
tersebut disampaikan saat acara makan pagi bersama antara Presiden bersama Ibu
Negara Iriana Joko Widodo dengan Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe
beserta Ibu Maithree Wickramasinghe di Temple Trees, Colombo, Sri Lanka.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media
Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, dalam rilisnya mengungkapkan makan pagi
bersama ini kegiatan awal Presiden Jokowi dalam kunjungan kenegaraan di Sri
Langka. Dalam santap pagi bersama tersebut, Presiden Jokowi menegaskan
Indonesia ingin berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Sri Lanka.
"BUMN Indonesia telah melakukan kontak
termasuk untuk pembangunan jalan layang, yang menghubungkan jembatan New Kelani
Bridge-Rajagiriya," ujar Presiden.
3.
Peningkatan kerjasama ekonomi dengan Sri Lanka
Di sela-sela kunjungan kenegaraan ke Sri
Lanka Rabu, 24 Januari 2018, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan
Pemimpin Oposisi Parlemen Sri Lanka Rajavarothiam Sampanthan di Hotel Hilton
Colombo, Sri Lanka.
Presiden Jokowi pun menyambut baik
kunjungan yang dilakukan dalam rangka mendorong kerja sama yang konkret serta
menguntungkan bagi kedua negara. Apalagi hubungan diplomatik Indonesia dan Sri
Lanka telah terjalin dengan baik selama lebih dari enam dekade.
"Dalam kunjungan saya ke Sri Lanka
ini, saya ingin mendorong penguatan kerja sama di berbagai bidang, khususnya di
bidang ekonomi," ujar Jokowi dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis
(25/1/2018).
Salah satunya dengan pembentukan Free Trade
Agreement serta pembangunan kerja sama kapasitas. Oleh karena itu, Jokowi
berharap Indonesia dapat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam
pembangunan ekonomi Sri Lanka.
4.
Jokowi Ingin Percepat Konflik ZEE dengan Vietnam
Presiden Joko Widodo menyatakan ingin
mempercepat penyelesaian negosiasi delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
antara Indonesia dan Vietnam. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan
bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam, Nguyễn Xuân Phúc, di sela KTT
ASEAN-India yang dihelat di Hotel Taj Diplomatic Enclave, New Delhi, India,
pada 26 Januari 2018. Sebagaimana disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan
Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, dalam pertemuan itu, Presiden
mengangkat pembahasan seputar dua hal utama yang dirasa perlu dijadikan
perhatian kedua negara.
"Pertama, saya ingin kembali
menekankan pentingnya mempercepat penyelesaian negosiasi delimitasi zona
ekonomi eksklusif (ZEE)," ucapnya.
Pembahasan tersebut diharapkan dapat
menciptakan stabilitas di kawasan perairan kedua negara seperti mencegah
terjadinya insiden atau ketegangan di perairan.
Selain itu, perundingan mengenai ZEE juga
dapat diiringi dengan kerja sama di bidang penanganan terorisme dan maritim
yang lebih luas.
Sementara itu, fokus kedua yang coba
diangkat oleh Presiden ialah mengenai kebijakan di sektor otomotif yang
diberlakukan Vietnam. Kebijakan itu mengatur standar dan persyaratan kendaraan
yang diimpor ke negara tersebut.
5.
Perkuat Investasi di Bangladesh, dari Gerbong Kereta hingga Illegal Fishing
Indonesia dan Bangladesh sepakat untuk
terus memperkokoh kerjasama ekonomi dan menciptakan peluang kerja sama baru.
Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut saat melakukan pertemuan
bilateral dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina di Kantor Perdana
Menteri Bangladesh, Dhaka,Minggu 28 Januari 2018.
“Saya gembira dalam beberapa waktu terakhir
ini, hubungan Indonesia-Bangladesh semakin intensif termasuk peningkatan kerja
sama di bidang ekonomi,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan tertulis.
Di bidang ekonomi, beberapa perkembangan
positif terjadi pada kerja sama antar kedua negara. Salah satunya adalah nilai
perdagangan pada tahun 2017 yang menunjukkan peningkatan sebesar 25,96% atau
senilai USD1,53 miliar.
Di bidang energi, Presiden Jokowi juga menyambut baik kerja sama
di bidang energi kedua negara yang disepakati pada September 2017 di Jakarta.
Sebagai tindak lanjut, Presiden menyambut baik penandatanganan LoI mengenai
supply LNG dari Pertamina ke Petrobangla. Diharapkan pengiriman LNG sudah dapat
dilakukan pada tahun ini.
Sementara itu di bidang konektivitas, Presiden menyampaikan
apresiasinya terhadap Bangladesh yang telah mempercaya PT INKA untuk mendukung
dalam pengembangan konektivitas Bangladesh. Sudah 400 gerbong yang dipatok PT
INKA ke Bangladesh.
Di bidang Kelautan dan Perikanan, Presiden juga menyambut
gembira penandatanganan komunike bersama terkait pemberantasan IUU (Illegal,
Unreported, and Unregistered) Fishing.
Seusai pertemuan, telah ditandatangani lima bidang kerjasama,
yaitu:
- MoU on Foreign Office Consultation;
- Joint Communique on the cooperation to Combat IUU Fishing;
- Joint Ministerial Statement on the Launching of the
Negotiations for Indonesia-Bangladesh Prefential Trade Agreement;
- MoU antara Bangladesh Power Development Board (BPDB) dan PT
Pertamina mengenai Project Integrated Power; dan
- LoI mengenai kesepakatan supply LNG dari Pertamina ke
Petrobangla.
6. Presiden Jokowi Sebut
Kerjasama Maritim Bangun Kawasan Indo-Pasifik
Presiden Joko Widodo menyatakan kerja sama memperkuat bidang
maritim penting dilakukan untuk membangun arsitektur kawasan Samudra
India-Samudera Pasifik (Indo-Pasifik).
Menurut Presiden, India dan ASEAN dalam memajukan kerjasama
maritim dapat memanfaatkan forum-forum kemaritiman seperti Indian Ocean Rim
Association (IORA).
Sementara itu Menlu menjelaskan terdapat juga kerja sama cetak
biru Konektivitas ASEAN hingga tahun 2025, dan mekanisme keamanan serta
keselamatan jalur maritim melalui penggunaan saluran hotline yang diusulkan
oleh Indonesia.
Menurut Menlu, untuk memperluas peningkatan kerja sama di bidang
kemaritiman, Indonesia mendorong untuk menyambungkan dengan negara mitra ASEAN
termasuk India.
Presiden, jelas Menlu, menyampaikan ASEAN yang sudah berumur 50
tahun berhasil membangun ekosistem kawasan yang damai dan stabil.
Kemudian dialog ASEAN-India yang sudah mencapai umur 25 tahun
juga diharapkan Presiden mampu mengembangkan stabilitas dan perdamaian tidak
hanya di Asia Tenggara, tetapi juga kawasan yang lebih luas, yaitu Samudra
India dan Pasifik atau Indo-Pasifik.
7. Jokowi Singgung
Kenaikan Tarif Bea Minyak Nabati di India
Pemerintah Indonesia dan India telah membahas peningkatan kerja
sama ekonomi dalam pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan Perdana
Menteri India Narendra Modi.
"Oleh karena itu, upaya meningkatkan perdagangan harus
terus dilakukan termasuk menghilangkan hambatan perdagangan," kata
Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri di Hotel Taj
Diplomatic Enclave, New Delhi, India, pada Kamis malam (25/1/2018).
Pertemuan bilateral itu dilakukan Presiden sesudah sesi pleno
KTT Peringatan ASEAN-India 2018.
Presiden menyampaikan upaya peningkatan kerja sama ekonomi
penting dilakukan karena perdagangan kedua negara mulai tumbuh sejak 2017.
Kendati demikian, potensi nilai perdagangan bilateral masih
sangat besar untuk dikembangkan. Hal lain yang disampaikan Presiden Jokowi
adalah kenaikan tarif bea masuk yang cukup tinggi terhadap minyak nabati ke
India.
Kenaikan tarif minyak nabati dapat berdampak terhadap ekspor
minyak sawit Indonesia.
"Jika ekspor sawit Indonesia berkurang, saya yakin akan
berpengaruh juga pada pemenuhan kebutuhan pasar India yang semakin
meningkat," demikian Presiden menurut keterangan Deputi Bidang Protokol,
Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Oleh karena itu, Presiden sangat mengharapkan pemerintah India
dapat mempertimbangkan kembali kebijakan penaikan tarif terhadap minyak nabati.
Komentar
Posting Komentar